Perlindungan HAM

BAB I

PENDAHULLUAN

A.     Latar Belakang

Artinya adalah setiap manusia dilahirkan mardeka (bebas) dan mempunyai hak yang sama. Pengakuan HAM yang telah di akui secara Universal dan dirumuskan dalam Universal Declaration Of Human Rights (UHDR) ini menunjukkan bahwa HAM merupakan Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin, umur, status, ras, kebagsaan, ataupun perbedaan lainnya.

Pernyataan UHDR di atas merupakan prinsip fundamental dari pengakuan HAM. Prinsip fundamental tersebut harus benar-benar harus dipahami oleh semua pihak tanpa terkecuali. Hal ini di karenakan karena setiap orang berpotensi melanggar HAM, dan sebaliknya setiap juga berpotensi untuk di langgar HAM-nya, sekalipun orang  tersebut adalah narapidana (para pelaku kejahatan) narapidana memang merupakan seseorang yang telah melanggar HAM orang lain, namun bukan berarti HAM yang melekat pada dirinya dengan serta merta hilang dan dia boleh diperlakukan semena-mena oleh pihak lain guna menebus semua perbuatan jahatnya.

Hak Asasi Manusia (HAM), sering digambarkan sebagai masalah moral yang bersifat Universal. Sebagian HAM itu ada yang bersifat Interaliable (tak bisa dilenyapkan) dan unviolable (tak bisa diganggu gugat). HAM semacam itu disebut sebagai non-derogable human rights, yaitu hak – hak yang tidak dapat di ingkari atau dilanggar sekalipun Negara dalam keadaan “internal unrest”,”civil war or public emergency”

Berikan dengan non-deragoble human raights, muladi merinci beberapa hak-hak yang termasuk dalam kategori hak asasi sifatnya non-deragoble adalah sebagai berikut :

  1. a. right to life
  2. b. prohibition of toreture
  3. c. prohibition of slevery
  4. d. prohibition of imprikosmeni solely for inability to fullfill a conirectual obligation.
  5. e. prohibition of exspot facto
  6. f. right to recognition as a person by the law, and
  7. g. freedom of religion.

Bertolak dari pemahaman non-derogable human right di atas, narapidana sebagai seorang yang dirampas sebagian hak tentunya tetap berhak memperoleh perlindungan atas hak-hak asasinya yang bersifat non-derogable sebagaimana yang telah dirinci oleh prof. Muladi. Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, dikarenakan label “narapidana” yang melekat pada dirinya dan di anggab sebagai orang pesakitan oleh sebagian orang, maka seolah-olah seorang narapidana tidak mempunyai hak apapun.

Tindakan semena-mena atau kekerasan memang rentan sekali terjadi terhadap tersngka, terdakwa maupun narapidana. Dalam sejarah, penahanan manusia untuk keperluan pemeriksaan atau pemidanaan untuk tujuan penghukuman di Negara manapun pernah mengalami masa-masa suram. Negara-negara eropa barat, dalam hal ini terkenal dengan penghukuman yang kejam terhadap pelaku kejahatan, seperti penenggelaman hidup-hidup, hukum bukar, bahkan hingga abad ke-19, di Belanda masih berlaku tindakan memberi cap pada tubuh narapidana dengan besi panas yang membara. 4

Bentuk-bentuk kekerasan semacam memang tidak ada dalam sistem pemidanaan pada zaman modern saat ini, terlebih lagi sejak adanya pergeseran tujuan pemidanaan yang tidak lagi diorientasikan pada pembalasan belaka, melainkan lebih diorientasikan pada pembinaan narapidana demi terwujudnya rehabilitasi dan resosialisasi. Namu, bukan berarti narapidana lepas dari segala bentuk kekerasan dalam penjara. Tindak kekerasan dalam bentuk lain yang berkedok pada rangkaian pembinaan narapidana justru sering kali terjadi. Kita masih ingat beberapa kasus kekerasan yang menimpa beberapa narapidana, seperti kasus Paris Pangaribuan di medan pada tahun 1996, kasus marsinah,Tjetje Tadjudi, dan kasus lainnya. Mengingat kondisi narapidana yang rentan sekali mendapat tindakan kekerasan selama menjalani masa hukumannya, maka sebagai manusia yang juga diakui eksistensinya oleh hukum, patut kiranya di bahas mengenai bagaimanakah perlindungan HAM yang diberikan oleh hukum kepada narapidana.

B.     Perumusan masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagi berikut:

  1. apa sajakah yang menjadi hak-hak narapidana sebagi bagian dari HAM ?
  2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap HAM para narapidana di Indonesia ?

BAB II

PEMBAHASAN

 

 

A.     Hak asasi manusia dan Perkembangannya

Pemicaraan dengan mengangkat topik hak asasi manusia (ham) dewasa ini memang seolah-olah tidak pernah ada habisnya. Bagaimana tidak sejak peristiwa peling fenomenal ”Black Tuesday” terjadi pada tanggal 11 september 2001, semenjak itulah topik hak-hak asasi manusia semakin mendapat perhatian khusus dari benyak kalangan, terutama para akademisi dan praktisi hukum.

Sebanyak topik mengenai hak asasi manusia bukan merupakan topik yang baru. Pengakuan hak-hak bahkan telah ada dalam beberapa dokumen Internasional antara lain, dalam piagam magna charta (Tahun 1215), Habeas Corpus Act (Tahun 1679), Bill Of Right (Tahun 1689), di Amerika, pada tahun 1776 menyusun Bill Of Right (virginia), kemudian dipertegas lagi dengan ”declaerations of independence 1778, declaration des droits de l’home et du citoyen (deklarasi hak-hak manusia dan warga Negara Perancis pada thun 1789). Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1948  hak-hak asasi manusia diakui secara internasional dengan dikeluarkannya deklarasi HAM sedunia.

Selanjutnya, Muladi menggambarkan perkembangan HAM ke dalam 3 (tiga bentuk), yaitu:

  1. pertam, HAM yang bernuasa hak-hak sipil dan politik, sebagaimana yang tersirat dan tersurat dalam piagam HAM Universal PBB 1948.
  2. kedua, HAM yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, yang berkembang pada tahun 1996.
  3. ketiga, HAM yang berkaitan dengan hak-hak kolektif, yang dikembangkan pada tahun 1986.

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagi anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa HAM tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga pada prinsipnya HAM itu tidak dapat dikurangi oleh siapapun bahkan oleh negara.

Definisi HAM di atas senada dengan definisi HAM yang dirumuskan dalam Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999 adalah :

” seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagi makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan orang demi kehormatan serta perlindugngan harkat dan martabat manusia”.

Hak-hak dasar manusia yang merupakan anugerah tuhan yang maha esadan melekat pada diri setiap manusia menurut setiap konsep hukum alam terdiri atas: the right to lefe, the right to liberty, dan the right to property. Kemudian pada tahun 1941, Franklin D. Roosevelt menformulasikan empat macam HAN, yaitu :

  1. freedom pf speech
  2. freedom of religion
  3. freedom from fear
  4. freedom for want

Dalam Universal Declaration Of  Human Rights (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) 1948  tercantum hak-hak yang paling mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari manusia (unalienable rights of all members of human family), yaitu : hak atas penhidupan dan keselamatan pribadi (pasal 3). Larangn tentang penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak (pasal 4). Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam (pasal 5). Hak atas pengakuan hukum (pasal 6). Hak atas persamaan di hadapan hukum  dan atas non-diskriminasi dalam pemberlakuannya (pasal 7). Hak atas pemulihan (pasal 8). Larangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang (pasal 9). Hak atas pengadilan yang adil (pasal 10). Praduga tak bersalah dan larangan terhadap hekum ex post facto (pasal 11). Hak memiliki kewarganegaraan ( pasal 16). Hak untuk memiliki kekayaan (pasal 17). Kebebasan berfikir, berhati nurani dan berguna (pasal 18).

Negara sebagi lembaga kekuasaan tertinggi mempunyai kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warganya melalui sarana hukum yang terintegrasikan dalam undang-undang HAM. Narapidan sebagai manusia dan warga negara juga berhak atas perlindungan hukum atas hak-haknya. Mengenai hal ini ditegaskan dalam pasal 12 universal Declaration Of Human Right yang menetapkan bahwa:

“ no one subjected to arbitrary interference with his privasy, family, or correspondence, or to attacks upon his honour and reputation, every one has the right, ti the protection of the law against such interference or attack” (garis bawah oleh penulis).

Hak atas perlindungan hukum bagi narapidana juga dirumuskan dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagi berikut : 12

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

Selanjutny, dipertegas kembali dalam pasal 5 ayat (1), yang berbunyi sebagi berikut :

“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”.

Pasal 3 ayat (2) dan pasal 5  ayat (1) Undang-undang HAM di atas dengan jelas dan tegas mengakui persamaan hak  dan perlakuan serta perlindungan di mata hukum. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, baik itu orang baik-baik maupun narapidana. Dengan berdasarkan ketentuan diatas, maka terhadap setiap bentuk penyiksaan, penganiayaan, atau tindak kekerasan apapun, narapidana mempunyai hak yang sama dimata hukum untuk di lindungi dan menuntut keadilan atas kerugian yang di deritanya.

B.     Hak-Hak Narapidana

Narapidana menurut pasal 1 nomor 7, Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 merupakan terpidana yang menjalani pidanan hilang kemerdekaan di LAPAS ( lembaga pemasyarakatan).

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskinpun meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Adapun hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara berdasarkan Deklarsi HAM PBB 1948, yaitu :

  1. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara. (pasal 13 ayat 1).
  2. Hak meninggalkan suatu negara, temasuk negarnya sendiri ( pasal 13 ayat 2).
  3. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan memberi informasi (pasal 19).
  4. kebebasan berkumpul dan berserikat (pasal 20).
  5. Hak memilih dan dipilih (pasal 21).

Sedangkan hak-hak yang dapat dicabut dalam pasal 35 KUHP dapat dirinci sebagai berikut:

  1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
  2. Hak memasuki angkatan bersenjata.
  3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang didasarkan atas aturan-aturan umum.

Hak-hak yang dicabut oleh KUHP ini  merupakan pidana tambahan yang sifatnyua fakultatif. Artinya, penjatuhan pidana tambahan tidak bersifat serta-merta, tergantung dari pertimbangan hakim. Dan, tidak pidana pokok senantiasa diiringi dengan pengenaan pidana tembahan tersebut.

Pada umumnya, Hak-hak narapidana yang tidak dapat diingkari, dicabut oleh negara sekalipun dan dalam kondisi apapun, adalah seperti yang tercantum dalam Deklarsi HAM PBB 1948, yaitu : Hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi (pasal 3). Larangan tentang penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak (pasal 4). Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam (pasal 5). Hak atas pengakuan hukum (pasal 6). Hak atas persamaan dihadapan hukum dan atas non-Diskriminasi dalam pemberlakuannya (pasal 7). Hak atas pemuliha (pasal 8). Larangan terhadap penangkapan, penehanan atau pengasingan yang sewenang-wenang (pasal 9). Hak atas pengadilan yang adil (pasal 10). Praduga tak bersalah dan larangan terhadap hukum ex post facto (pasal 11). Hak memiliki kewarganegaraan (pasal 16). Hak untuk memiliki kekayaan (pasal 17). Kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama (pasal 18).

Beberapa hak-hak yang trercantum dalam Deklarasi HAM PBB ini, juga telah dirumuskan secara singkat dalam 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang berbunyi sebagai berikut :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan huku, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Hak-hak asasi manusia yang telah tersebut diatas, kemudian dijabarkan lagi dalam pasa 14 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yaitu :

  1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
  2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
  3. mendapatkan pendidikan dan pengajaan.
  4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
  5. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak larangan.

Manual lembaga pemsyarakatan mengatur setidaknya ada 5 (lima) hak narapidana yang diberikan apabila narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu. Hak-hak tersebut adalah : 19

  1. mengadakan hubungan terbatas dengan pihak luar.

Negara tidak berhak membuat seorang narapidana menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Selama menjalani masa hukumannya, seorang narapidana harus secara berangsur-angsur diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara lain dengan cara : surat menyurat dan kunjungan keluarga.

  1. Memperoleh Remisi.

Setiap 17 Agustus 1945, berdasarkan keppres Nonor 5 tahun 1987, setiap narapidana yang berkelakuan baik, telah bersaja kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan narapidana yang membantu kegiatan dinas LAPAS, akan memperoleh remisi.

  1. Memperoleh Asimilasi

selama kehilangan kemerdekaannya, seorang narapidana harus secara berangsur-angsuran diperkenalkan kepada masyarakat dan tidak beleh diasingkan dari masyarakat. Asimilisi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: asimilasi kedalam (yaitu, hadirnya masyarakat kedalam LP), dan asimilasi ke luar (yaitu, hadirnya narapidana ditengah-tengah masyarakat).

  1. Memperoleh Cuti.
  2. Memperoleh Pembebasan Bersyarat.

Hak ini merupakan hak pengintegrasian narapidana, yaitu hak narapidana untuk sepenuhnya berada ditengah-tengah masyarakat, dengan syarat narapidana tersebut telah menjalani 2/3 dari masa hukumannya. Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat ini tetap diawasi oleh BAPAS dan jaksa negeri setempat.

C.     Perlindungan Hukum Terhadap HAM Narapidana

Perlindungan hukunm narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagi kebebasan dan hak asasi narapidana (fundamental rights and freedoms of prisoners) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana. (definisi ini merupakan hasil modifikasi penulis dari definisi perlindungan Hukum Anak, oleh Barda Nawawi Arief).

Perlindungan hukum atas hak-hak narapidana di indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu susunan elemen  yang berintegral membentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi, yang berisi unsur edukatif, korektif dan yang beraspek individu dan sosial.

Bertolak dari pemahaman mengenai sistem pemasyarakatan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari pembinaan narapidana itu sendiri tidak lain adalah rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, dengan menyertakan unsur-unsur edukatif, korektif dan defensif. Tujuan pembinaan ini menunujukkan bahwa tindakan-tindakan yang tidak bernilai edukatif, korektif dan defensif dalam proses pembinaan tidak dibenarkan, apalagi tindakan-tindakan yang memenuhi tindak pidana seperti halnya penyiksaan ataupun penganiayaan.

Tindak pidana yang kerap kali menimpa narapidana di dalam penjara adalah tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan didalamnya, baik yang dilakukan oleh sesama narapidana, maupun oleh petugas LP. Dalam Declaration Against Torture And Other Cruel In Human Degrading Treatment Or Punishment (Adobted By The General Assembly, 9 Desember 1975) dengan tegas melarang semua bentuk.

“penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia  dan  merupakan  pelanggaran

hak-hak dasar manusia”.

Pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budipekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi.

Demi menghindari tindakan yang mengandung penyiksaan atau bentuk kekerasan lainnya, maka pembinaan narapidana harus didasarkan atas pedoman-pedoman yang telah diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yaitu:

  1. pengayoman.
  2. persamaan perlakuan dan pelayanan.
  3. pendidikan.
  4. pembimbingan.
  5. penghormatan harkat dan mertabat manusia.
  6. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Menurut Muladi, pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut theurapetics proccess, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karna kelemahan-kelemahan tertentu.

Bertolak dari pemikiran Prof. Muladi diatas, menurut penulis jika narapidana dianggap sebagi seorang yang sakit atau tersesat, maka pembinaan yang dikenakan terhadapnya harus benar-benat arif dan bijaksana. Bila dianalogikakan sebagai orang sakit, tentunya masing-masing narapidana mempunyai penyakit yang berbeda-beda, dan proses penyembuhannya dan obatnya pun berbeda juga. Demikian pula halnya dengan pembinaan yang juga disesuaikan dengan kondisi dari narapidana itu sendiri, tanpa adanya tindakan-tindakan pembinaan diluar kewajaran.

Tindakan kekerasan apapun tidak dibenarkan sebagi salah satu metode pembinaan narapidana. Konsep ini harus dipahami oleh setiap narapidana. Menurut pasal 5 Code Of Conduct For Law Enforcement Officials menegaskan bahwa: “Tak seorang petugas penegak hukumpun boleh menimbulkan, mendorong atau mentoleransi tindakan penyiksaan……juga tidak dapat mengemukakan perintah atasan atau keadaan luar biasa……sebagai pembenaran penyiksaan”.

Selanjutnay kembali dipertugaskan pasal 10.1 International Convenani Civil Politic Rights (ICCPR) bahwa : “ semua orang yang dicabut kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang menjadi sifat pribadi manusiawi mereka”.

Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan yang dikenakan narapidana. Oleh kerena itu, narapidana harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang menjadi sifat pribadi manusiawi mereka.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusiawi seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tidak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lilngkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam rangka mencapai tujuan pembinaan narapidana, sistem kepenjaraan ini memberi pedoman yang disebut “sepuluh prinsip pemasyarakatan”, ialah:

  1. Orang yang tesesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagi warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
  2. penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
  3. rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan .
  4. negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia seringkali mendapatkan kritikan tajam, karena dianggap tidak berhasil dalam menyelengarakan pada para narapidana dan masih menyisakan metode-metode kolonial, sehingga melanggar HAM dari narpidana. Menurut penulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Di tinjau dari hukum positif Indonesia (baik Undang-undang HAM dan Undang-undang pemasyarakatan), sebenarnya perlindungan hukum HAM narapidana sebagian besar telah diatur dalam kedua Undang-undang tersebut. Dengan kata lain, kedua Undang-undang tersebut telah cukup memberikan perlindungan bagi narapidana.

Menurut penlis, terjadinya praktek-praktek kekerasan terhadap para narapidana, perlu dipahami kembali bahwa keberhasialan sistem peradialan pidana tidak hanya ditentukan oleh kualitas dari hukum substantifnya saja, melainkan juga ditentukan oleh kualitas perilaku para penegak hukum atau pelaksana hukum itu sendiri dan kualitas. Bukanlah hukum itu tidak lain adalah  “ it doesn’t matter what the law says. what matters is what the guy behind the desk interprets the law says”. Artinya tidak lain adalah bahwa hukum juga tergantung pada para penegak hukum/pelaksana hukum dalam mengintepretasikan hukum itu sendiri.

D.  Meningkatkan Perlindungan Ham oleh Negara

Sepanjang sejarah, politik meurpakan instrumen yang dipergunakan untuk memenangkan kelompok tertentu. Kelompok yang sepaham akan menjadi relasi yang baik. Sedangkan berseberangan akan tetap menjadi musuh. Namun, perlu pula diingat bahwa di dalam realita politi tidak pernah ada yang abadi, baik kawan maupun lawan. Selama kepentingan masih sama, selama itu pula masih menjadi kawan. Demikian sebaliknya. Atas dasar itu, maka akan sangat sukar untuk menentukan arah politik dari berbagai elemen masyarakat. DALAM bingkai yang lebih kontras, yang mengandung hubungan bersama antara rakyat dengan pemerintah selalu memunculkan perbandingan yang sangat mencengangakan. Hal ini di karenakan, rakyat selalu diposisikan dalam marginalisasi. Posisi yang selalu dirugikan. Tidak banyak yang diperoleh dalam tatanan aktualitas kepemerintahan. Semuanya tetap mengorbankan rakyat dengan dalih demi kepentingan bangsa dan negara, rakyat harus rela berkorban. Sebenarnya bukan berkorban, tetapi lebih dikorbankan. Itulah potret buram yang selama ini ada di bumi pertiwi.

Setidaknya, apa yang direkam di dalam buku ini – Tragedi Politik Hukum HAM – merupakan potret realitas politik sepanjang Indonesia mardeka. Politik hukum Hak Asasi Manusia (HAM)  selalu memarginalisasi masyarakat yang lemah. Setiap bagian dari masyarakat menjadi sangat rawan untuk dijadiakan objek yang dirugikan dalam persoalan HAM. Masyarakat selalu dirugikan atas nama pembangunan. Dan tragisnya, aparatur selalu menindak masyarakat yang lemah. Semuanya selalu di dalihkan untuk kepentingan dan kemajuan Indonesia tercinta. Padahal, yang sedemikian merupakan hegemoni yang akut untuk sebuah penindasan.

Buku ini secara kronologis menguraikan bagai mana cara peristiwa atau kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Hal itu dikarenakan melai Indonesia mardeka. Namun pada pasca runtuhnya Orde Baru, mulai terlihat perkembangan yang sangat signifikan untuk melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia. Pada Orde baru atau sebelumnya, tidak ada perlindungan yang bisa dihandalkan oleh masyarakat. Masyarakat tidak bisa meminta perlindungan terhadap negara. Justru pada saat yang sama oknum pemerintah, dibalik “seragam” negara menindas rakyat yang membutuhkan perlindungan. Rakyat tidak tahu dengan pasti harus berlindung ke mana. Sebab, semua institusi negara juga berkomplotan “untuk tetap setia menindas rakyat” . Rakyat menjadi korban, sementara oknum aparat pemerintah selalu melakukan kekerasan terhadap rakyat. Jadilah rakyat yang selalu menderita.

Untungnya, pada Orde reformasi, upaya perlindunga HAM itu mulai tumbuh satu persatu. Setiap pemerintahan mendirikan institusi perlindungan tersebut. Sitidaknya, hal ini menjadi pencerahan yang sangat spektakuler bagi penegakan politik hukum HAM di Indonesi.

Era Reformasi

Pada Era Reformasi telah dibangun institusi penegakan HAM. Hal itu dimulai dari para pemimpinnya (baca: presiden). Tentunya masing-masing presiden melihat prioritas yang penting atas institusi mana yang paling di perlukan. Hal ini sangat diharapkan seluruh sensi kemasyarakatan yang berkaitan dengan HAM dapat terlindungi. Sehingga negara tidak lagi menjadi instrumen untuk menyengsarakan warga negara sendiri. Inilah yang sangat di harapkan.

Pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie didirikanlah 4 institusi perlindungan HAM, yaitu : komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan, Dewan Pers, dan Lembaga Koordinasi dan Pengadilan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Selanjutnya pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid didirikan 3 institusi, yaitu : Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terbutruk untuk Anak, komisi Obudsman Nasional, dan Pengadilan HAM.

Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri didirikan 6 institusi perlindungan HAM. Keenamnya itu adalah Komisi Perlindungan Anak (KPA), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesi (KPI), Mahkamah Konstitusi (MK), komisi yudisial(KY). Dan selanjutnya pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada dua institusi perlindungan HAM yang didirikan. Tentunya, sangat diharapkan dalam sisa waktu kepemimpinannya dapat ditambah lagi institusi perlindungan tersebut. Institusi perlindungan HAM yang ada itu adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Ombudsman Republik Indonesia.

Buku setebal 497 halaman ini terdiri dari 6 bab. Masing-masing terdiri dari (1) Pendahuluan, (2) Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, (3) Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia, (4) Konfigurasi Politik Paksa Orde Baru, (5) Politik Hukum Ham Era Reformasi, dan (6) Politik Hukum Ham di Era Demokratis.

Buku ini selain mengungkap realitas atas pelaksanaan, termasuk pelanggaran HAM, juga berisi tentang harapan bagaimana penegakan HAM itu menjadi lebih baik. Kiranya dengan harapan ini akan menjadi buah pikiran yang cerdas di kalangan praktisi hukum. Dengan itu pula akan banyak terlahir produk yuridis yang berkaitan dengan penegakan HAM di Indonesia.

Semoga buku ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi terwujudnya perlindungan HAM bagi bangsa Indonesia. Semoga hal ini menjadi pencerahan yang lebih bermakna sehingga tiada penindasan terhadap HAM. Dengan terwujudnya penegakan HAM, maka bangsa ini akan lebih menjadi bermartabat dan mampu berdiri sama dengan bangsa lainnya dalam penegakan HAM. Hal ini menjadi sangat penting mengingat bahwa bangsa ini juga terkadang di cap sebagai bangsa yang melanggar HAM anak bangsanya sendiri. Kiranya, hal ini menjadi perhatian yang serius. Ini kepedulian bersama. Semoga saja!

BAB III

PENUTUP

 

A.  Kesimpulan

Bardasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa :

  1. narapidana seperti halnya manusia pada umumnya mempunyai hak-hak yang juga harus dilindungi oleh hukum. Hak-hak yang harus dilindungi tersebut terutama hak-hak yang sifatnya non-derogable, yakni hak-hak yang tidak dapat diingkari diganggu gugat oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.

Adapun hak-hak asasi tersebut dalam pasal 4 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 dirinci sebagai berikut : hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Selanjutnya, dijabarkan lagi dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yakni di antaranya : hak untuk memperoleh remisi, hak beribadah, hak untuk mendapat cuti, hak untuk berhubungan dengan orang luar secara terbatas, hak memperoleh pembebasan bersyarat, dan hak-hak lain seperti yang tercantum dalam pasal 14 Undang-pemasyarakatan.

  1. perlindungan hukum terhadap HAM narapidana telah cukup dilindungi oleh hukum positif Indonesia (Undang-undang HAM dan Undang-undang pemasyarakatan), yakni dalam bentuk pembinaan yang diorientasikan pada rahabilitasi dan resosialisasi narapidana. Namun pada kenyataannya, masih banyak terjadi praktek-praktek pelanggaran HAM di dalam LP yang dilakukan oleh petugas LP, yaitu dengan menggunakan metode-metode kekerasan dalam membina narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

 

Arief, Barda Nawawi, 1998 : Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Cessasse, Antonio, 1994 : Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah, Yayasan Obor, Indonesia, Jakarta

Effendi, Masyhur, 1994 : Hak Asasi Manusia, ghalia indonesia, jakarta

Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2001 : Kapita Selekta Hukum Pidana, badan penerbit

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s